Mon - Sat 8.00 - 17.00

spot_img

Proyek Peningkatan Jalan Di Pakisjaya Di Nilai Kurang Maksimal, Pengawas Dinas PUPR Kerjanya Apa

spot_img

KARAWANG | Infokus.web.id – Proyek peningkatan jalan di kawasan Tanjungpakis-Muara Bungin, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang dikerjakan oleh PT. Mozzam Anugerah Utama dengan anggaran senilai Rp. 1.329.882.874 dari APBD Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kini menuai kontroversi. Proyek tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Ketua KSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Pakisjaya, yang akrab disapa Otong, menyatakan keprihatinannya terhadap proyek ini. Otong menegaskan bahwa proyek yang dibiayai dari anggaran pemerintah hingga miliaran rupiah tersebut diduga tidak sesuai standar karena sebagian tidak dilakukan konstruksi Lapisan Pondasi Bawah (LPB) sebelum pengecoran. Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada kekuatan dan ketahanan beton yang dihasilkan.

Berita Lainnya  Polsek Pedes Patroli di Siang Hari mencegah Terjadinya Kejahatan

IMG-20241115-WA0001 Proyek Peningkatan Jalan Di Pakisjaya Di Nilai Kurang Maksimal, Pengawas Dinas PUPR Kerjanya Apa

“Proyek ini terkesan dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan. Pengecoran dilakukan tanpa adanya pondasi bawah, yang jelas akan melemahkan daya tahan jalan dalam jangka panjang,” ungkap Otong kepada awak media.

Berita Lainnya  Kades Kosambibatu Berharap Kejadian Perahu Tenggelam Pelaksana Jembatan Lebih Memperhatikan Akses Penyebrangan Warga Masyarakat

Lebih lanjut, Otong juga menyoroti peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPUPR yang dianggap kurang melakukan pengawasan secara maksimal.

Berita Lainnya  Ratusan Warga Desa Wancimekar Datangi Pemkab Karawang

“Seharusnya PPTK dari DPUPR melakukan pengawasan lebih ketat agar proyek berjalan sesuai aturan yang ada, namun yang terlihat saat ini seperti menutup mata terhadap masalah ini,” tambahnya.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini demi menjamin kualitas proyek yang dibangun dengan dana publik.

 

•Red

Bagikan

BERITA LAINNYA

BERITA POPULER

- Advertisement -spot_img

TOPNEWS

NASIONAL

DAERAH

TRENDING

PENDIDIKAN

INDEKS