KARAWANG || Infokus.web.id || Gerakan Masyarakat Peduli Karawang (GEMPAR) mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, yang menuduh Wartawan Bodrex dan LSM abal-abal tanpa menyebutkan oknum yang dimaksud dalam acara sosialisasi yang disiarkan langsung pada 1 Februari 2025 melalui kanal YouTube Kementerian Desa.
Dalam pernyataannya, Menteri Yandri menyebutkan bahwa Wartawan dan LSM sering meminta uang kepada kepala desa, bahkan mengklaim angka permintaan uang mencapai satu juta rupiah per desa.
Menurut ketua GEMPAR, pernyataan Menteri Desa sangatlah tidak berdasar dan tidak menghargai peran wartawan dan LSM dalam mengawal pengelolaan keuangan desa dan mencemarkan nama baik seluruh profesi Wartawan dan LSM yang bekerja secara profesional.
“Kami melakukan kontrol untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada UU yang mengatur keberadaan kami. Jangan membatasi peran Wartawan dan LSM dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Wartawan dan LSM sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan”. Ujar Mulyadi, ketua GEMPAR.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan, ‘jika bersih kenapa risih’ pernyataan Menteri Desa Yandri tidak dapat digeneralisir untuk semua Wartawan dan LSM. “Jangan asal bicara jika tak tau masalahnya. Jika ada kades yang memberi uang sampai jutaan, itu bisa dipastikan keuangan desanya bermasalah,” ujarnya
Kami berharap Menteri Desa dapat mengapresiasi peran Wartawan dan LSM yang menjalankan tugasnya secara profesional, dilindungi hak-haknya dan tidak dikorbankan dengan tuduhan yang tidak jelas dan tidak berdasar.
Terkait dengan pernyataan tersebut kami meminta menteri desa mengklarifikasi apa maksud dengan mengucapkan kata LSM dan Wartawan “Bodrex” dan LSM “abal-abal” itu tampak menyebut “oknum” dimaksud”. Tandasnya
•Red
