KARAWANG | Infokus.web.id || Proyek pengadaan Digital Iconic Vidiotron Outdoor yang berdiri mencolok di kawasan Alun-Alun Karawang kini berubah menjadi sorotan tajam publik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LSM GMBI Distrik Karawang menduga keras bahwa proyek senilai hampir Rp 1,8 miliar yang digagas oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang itu berpotensi menjadi simbol pemborosan anggaran daerah.
Saepul, S.H., dari LBH GMBI Distrik Karawang, secara lantang mempertanyakan urgensi proyek tersebut. Ia menilai tidak ada manfaat konkret yang dirasakan masyarakat sejak berdirinya videotron tersebut, apalagi hingga pertengahan Juli 2025, layar LED raksasa itu belum juga difungsikan secara optimal.
“Apa urgensinya membangun videotron hampir Rp 1,8 miliar di tengah kondisi pelayanan publik yang masih carut-marut? Ini patut diduga sebagai proyek sia-sia. Hanya jadi monumen pemborosan yang menyakitkan di tengah kebutuhan rakyat yang tak terpenuhi,” tegas Saepul, Selasa (15/7).
Dari papan informasi proyek, diketahui pengadaan ini dilaksanakan oleh PT. Visi Tiga Media berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 14 Maret 2025. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada satu pun konten informatif, edukatif, atau layanan publik yang ditayangkan. Videotron itu hanya berdiri membisu sepi fungsi, kaya anggaran.
Saepul juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proyek ini tidak sekadar mubazir, tapi bisa mengarah pada praktik mark-up dan penggelembungan anggaran.
“Jangan sampai videotron ini hanya jadi etalase kemewahan semu. Kami mendesak Inspektorat, BPK, dan penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk segera mengaudit proyek ini secara menyeluruh. Dari anggaran, SPK, hingga pelaksanaan teknis di lapangan,” ujarnya tegas.
LBH GMBI menilai, proyek ini bisa menjadi pintu masuk membongkar dugaan pola penganggaran tahunan yang dibungkus jargon “kemajuan digital,” namun minim pertanggungjawaban dan transparansi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Karawang belum memberikan tanggapan resmi terkait alasan mandeknya pemanfaatan videotron tersebut dan kejelasan konten apa yang akan ditayangkan.
Redaksi ulasberita akan terus mengawal proyek ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap anggaran rakyat yang seharusnya tepat sasaran dan berdampak langsung.
•Red
