KARAWANG | infokus.web.id – Seluruh pimpinan dan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Karawang bersama Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan (AMPERA) secara resmi mendeklarasikan penolakan terhadap sejumlah kebijakan nasional. Pernyataan sikap yang diumumkan pada Rabu (3/9/2025) ini menyoroti berbagai isu yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Pernyataan sikap tersebut meliputi beberapa poin utama:
1. Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR RI: DPRD Karawang mengutuk keras kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI yang dianggap tidak adil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Mereka mendesak DPR RI untuk membatalkan kebijakan terkait tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.
2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat: DPRD menolak segala bentuk perampasan aset rakyat, termasuk tanah, kekayaan alam, ruang hidup, kenaikan pajak, serta utang negara yang dibebankan kepada rakyat kecil. Mereka merekomendasikan agar Kementerian ATR/BPN mempertahankan sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat, Kementerian ESDM menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan menutup tambang ilegal, serta Kementerian Keuangan mengkaji ulang besaran pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat Kepolisian: DPRD mengecam tindakan represif kepolisian dan mendukung proses hukum yang adil atas meninggalnya almarhum Sdr. Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. UU Pro-Oligarki: DPRD menuntut pencabutan seluruh UU/RUU pro-oligarki yang dianggap hanya menguntungkan elit politik dan korporasi, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.
5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat: DPRD menuntut terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui kerja layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil. Mereka meminta pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan yang merata, serta program jaminan sosial yang adil bagi seluruh rakyat.
6. Kedaulatan Rakyat: DPRD menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit politik, aparat represif, atau oligarki.
Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyatakan bahwa deklarasi ini adalah bukti keseriusan DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Apa yang kami deklarasikan sama dengan apa yang digaungkan mahasiswa di forum-forum nasional. Dan deklarasi ini, akan kita serahkan kepada DPR RI hari ini juga, untuk menjadi masukan,” pungkasnya. Pernyataan sikap ini menunjukkan sinergi antara DPRD Karawang dan mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak adil.
